• Sen. Sep 26th, 2022

KRAKEN Konut Menilai Proses Sidik dan Lidik Mabes Polri Diduga Kurang Maksimal

ByAras Moita

Des 29, 2021
Ketgam, Aktifitas kendaraan pengangkut Nickel di lokasi IUP PT. KMS 27 yang diduga milik kontraktor PT.Antam. foto : Kraken Konut

ANOAPOS.COM, KONUT – Aktifitas Penambangan PT. Trimega Pasifik Indonesia ( PT.TPI ) dan PT. Lawu minning di Lahan IPPKH PT. Karya Murni Sejati 27 ( KMS 27 ) dan Lahan PT. Aneka Tambang di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin kencang dan masiv hal ini berdasarkan Investigasi Koalisi Rakyak untuk Keadilan ( KRAKEN ), Lingkar Mahasiswa Tambang ( LIMATA ) dan Forum Kajian Masyarakat Hukum dan Lingkungan Sultra ( FORKAM HL SULTRA ) pada Jumat 24 Desember 2021.

Beberapa Ormas di bumi oheo tersebut menilai aktifitas penambangan PT. Trimega Pasifik Indonesia ( PT. TPI ) dilahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT. Karya Murni Sejati 27 (PT.KMS 27) terus berlanjut dan semakin masiv dilakukan dengan mengunakan dum truk. Puluhan unit aktifitas penambangan dan pengangutan terus dilakukan .

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Kraken, Iqbal kepada Anoapos.com bahwa berdasarkan investigasi yang kami lakukan pada hari jumat 24 Desember 2021 di lokasi penambangan PT. TPI , sangat jelas terlihat aktifitas perusahaan melakukan pengangkutan dari Pront ke Terminal khusus PT Cinta Jaya.

Baca juga -->  Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Pemda Konut Antisipasi Ketersediaan Minyak Goreng

” Aktifitas tersebut, kami abadikan dalam sebuah video amatir berdurasi 24:27 dan durasi 08:48,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal , Aktifitas penambangan di 11 IUP yang tumpang tindih dengan PT. Aneka Tambang (PT.Antam) yang berjalan sejak september 2021 memutuskan berhenti dengan adanya proses SIDIK dan LIDIK oleh Mabes Polri terkait dugaan tumpang tindih tersebut.

” namun terlihat proses Sidik dan Lidik tersebut, kami menilai tidak dilaksanakan secara maksimal bahkan kesempatan ini di manfaatkan Oleh PT. Antam melalui kontraktornya untuk melakukan ktifiitas produksi ,” ujarnya.

Dikatakan, Proses Sidik dan Lidik Mabes Polri seharusnya di lakukan secara maksimal, terbuka dan akuntabel untuk memberikan kepastian Hukum dan menciptakan iklim investasi yang baik di Blok Mandiodo kecamatan Molawe, kemudian seharusnya aktifitas tersebut di hentikan mengingat wilayah itu termasuk Kawasan Hutan, bahkan Antam sekalipun tidak boleh melakukan penambangan karena tidak memiliki IPPKH.

Baca juga -->  Jalan Nasional Diblokade Warga

Aksi penambangan dan perambahan kawasan hutan oleh PT. Aneka Tambang justru terjadi di depan Mata Mabes Polri , ini jadi pertanyaan besar ada apa dengan Mabes Polri ???? hal ini terjadi justru terkesan di biarkan. Seharusnya dengan adanya proses sidik dan lidik oleh Mabes Polri, dapat memberikan angin segar terhadap sengketa 11 IUP dan PT Antam, namun hal ini semakin rumit dan kacau sehingga yang di rugikan adalah rakyat dan negara ini .

” proses Sidik dan Lidik tersebut harus memberikan jaminan Hukum dan Keadilan agar Investasi di konawe Utara dapat berjalan normal dan Kasus 11 IUP dengan PT. Antam dapat di selesaikan ” harap Iqbal.

untuk diketahui, sampai berita ini diturunkan , Pihak Mabes Polri belum dapat dikonfirmasi. Sementara PT.Antam coba dikonfirmasi melalui situs www.antam.com , belum juga ada jawaban. (Am)

Aras Moita
Author: Aras Moita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.