• Sen. Sep 26th, 2022

Massa Lembaga Aliansi Bersatu Meminta IPPKH PT.KMS 27 ,Dicabut

Byadmin

Mar 11, 2022
Ketgam, Massa Aksi Lembaga Aliansi Bersatu sedang melakukan orasi terbuka.

ANOAPOS.COM | KENDARI – Ratusan masa aksi unjuk rasa (Unras) yang tergabung dalam Lembaga Aliansi Bersatu (LAB) Melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi pada hari ini Jumat (11/03/2022).

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media , aksi demonstrasi dari ratusan pemuda asal Konawe Utara (Konut) dan Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara terkait masih adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. KMS 27 .

“Tuntutan kami hari ini adalah meminta Dinas Kehutanan Sultra untuk merekomendasikan pencabutan IPPKH Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia karena kami duga ada kejanggalan penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. KMS 27,” tegasnya.

Saat Orasi, Sahril Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya telah menelusuri berbagai perizinan yang berkaitan dengan PT KMS 27. Bahwa PT KMS 27 tidak terdaftar sebagai pemegang IUP di Blok Mandiodo.

“PT.KMS 27 tidak terdaftar sebagai pemegang IUP di Blok Mandiodo karena kami sudah cek di Data Minerba one Map Bahwa PT KMS 27 Tidak terdaftar sebagai Pemegang IUP, yang Aada hanya PT.Antam.Tbk

Baca juga -->  Tim Gabungan Berhasil Menemukan Nelayan Asal Desa Barasanga

Sahril Gunawan menambahkan bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) tidak ada satupun yang menguatkan PT.KMS 27 dalam Status Quo ( Tumpang Tindih) dengan PT Antam , Surat No T-1502/MB.04/DJB.M/2021 Perihal : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung. Dari Dirjen Minerba memperkuat lagi bahwa PT.KMS 27 tidak mempunyai kekuatan sehingga berdasarkan surat itu PT.Antam.Tbk, berhak melakukan kegiatan sepenuhnya diblok Mandiodo.

“Saya sampaikan bahwa yang berhak melakukan kegiatan disana adalah PT Antam Tbk sesuai beberapa Putusan Mahkamah Agung Dan Surat dari Kementerian ESDM RI Melalui Dirjen Minerba ,” ungkapnya.

Pasalnya, Dengan Ini kami meminta Untuk izin izin PT KMS 27 segera di Cabut termaksud IPPKH nya.

Baca juga -->  Mantan Wakil Bupati Konut, Fokus Bertani Sawit

Sementara Dinas Kehutanan Sultra melalui perwakilannya ,Alimudin mengatakan untuk kasus ini pihaknya akan berkoordinasi dulu karena ini semua kewenangan Pusat KLHK RI dan Kasus ini juga sudah dalam proses di Pusat untuk dikaji terkait IPPKH PT.KMS 27.

Disisi lain, Gakkum wilayah Sulawesi menerima massa Aksi dan mengatakan akan segera memproses aduan ini hingga Ke Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK ) karena disana ada Bidang-bidang yang sesuai tupoksinya terkait rekomendasi pencabutan IPPKH PT.KMS 27 .

admin
Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.