• Sen. Sep 26th, 2022

Aksi Unjuk Rasa Terkait PT KMS 27 Memanas, Massa Aksi Paksa Masuk Kantor Kejati Sultra

ByAras Moita

Mar 16, 2022
Ketgam, Massa aksi unjuk rasa saat masuk di halaman kantor Kejati Sultra pada Selasa (15/03/2022). foto : istimewa

ANOAPOS | KENDARI – Ratusan masa aksi yang tergabung dalam lembaga Aliansi Bersatu kembali melakukan aksi nnjuk rasa (UNRAS) di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (15/03/2022).

Aksi unjuk rasa dari ratusan pemuda asal Konawe Utara (Konut) dan Gerakan Pemuda Sulawesi Tenggara tersebut, Sempat Di warnai adu argumentasi dengan pihak keamanan Kejati Sultra sehingga situasi sempat memanas.

Aksi kali ini terkait dugaan MalAdministrasi penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT KMS 27.

Sahril Gunawan saat orasi dirinya menjelaskan bahwa pihaknya telah menelusuri berbagai perizinan yang berkaitan dengan PT KMS 27, bahwa PT KMS 27 tidak terdaftar sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang resmi di Blok Mandiodo.

“PT KMS 27 tidak terdaftar sebagai Pemegang Iup di Blok Mandiodo karena kami sudah cek didata Minerba one Map bahwa PT KMS 27 tidak terdaftar sebagai Pemegang IUP, yang ada hanya PT. Antam Tbk,” ungkapnya.

Sahril Gunawan juga mengatakan bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung (MA), Tidak ada satupun yang menguatkan PT KMS 27 dalam Status Quo ( Tumpang Tindih) dengan PT Antam , Surat No T-1502/MB.04/DJB.M/2021 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung dari Dirjen Minerba memperkuat lagi bahwa PT.KMS 27 tidak mempunyai kekuatan sehingga berdasarkan Surat itu, PT.Antam Tbk berhak melakukan kegiatan sepenuhnya diblok Mandiodo.

“Saya sampaikan, Yang berhak melakukan kegiatan disana adalah PT Antam Tbk sesuai beberapa Putusan Mahkamah Agung dan Surat dari Kementerian ESDM RI melalui Dirjen Minerba, Maka dengan itu , Kami juga menduga ada Mal Administrasi antara penerbitan IPPKH PT KMS 27 tahun 2018 dan keluarnya Putusan 225K/Tun/2014 yang menghidupkan IUP PT. Antam,” ucap Sahril Gunawan .

Dengan dasar itu sehingga Kami meminta dengan tegas kepada Kejati Sultra untuk melakukan Investigasi terkait dugaan mal administrasi IPPKH KMS 27.

Baca juga -->  Pemdes Toreo Salurkan BLT Desa Tahap Ke-3 Tahun 2022  

Sementara itu Kejati Sultra di wakilkan oleh KasiPenkum, Dody dan Kasi Intel , Fady A.Saad menyampaikan bahwa terkait Izin Pertambangan bukan bagian dari mereka tetapi terkait jika ada indikasi kerugian Negara terkait PT KMS 27, Pasti akan menelusuri dan melakukan Investigasi.

“Jika ada terdapat indikasi kerugian Negara Penerbitan IPPKH PT KMS 27 dan selama berkegiatan, pasti kami telusuri,” ucapnya.

Sementara itu sebelum masa aksi membubarkan diri, Jefri Ketua Umum P3D Konut mengatakan Kami dan teman-teman Gerakan Pemuda Sultra, akan terus mempresure dugaan Mal Administrasi ini Kepusat sampai IPPKH PT KMS 27 Di cabut.

Baca juga -->  Wabup Konut Terlibat Aksi Pembakaran Sampah di Pantai Taipa

” Kita akan terus presure sampai IPPKH PT KMS 27 di Cabut,” janji Jefri.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa tersebut dibawah pengawalan dan pengaman pihak Kepolisian dan kemudian sampai berita ini ditayangkan Pihak PT. KMS 27 belum dapat dikonfirmasi soal ini.

Aras Moita
Author: Aras Moita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.