DAERAH  

Laporan Pertanggung Jawaban APBD Konut Tahun 2021, Disetujui DPRD

Ketgam, Ruang Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Konut.

ANOPOS.COM | KONUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara (DPRD Konut) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Raperda tersebut dapat diterima oleh Badan Anggaran DPRD Konut bersama Tim Anggaran Pemkab Konut. Karena telah melalui telaah, tanggapan dan pembahasan secara cermat sesuai mekanisme yang berlaku. 

Hal ini disampaikan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar DPRD Konut Ikbar , S.H., M.H pada Rapat Paripurna dalam rangka persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 pada Senin (27/O6/2022).  

“Sesuai hasil pembahasan, kami menyepakati dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Konut 2021,” ujar Ikbar, saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. 

Selanjutnya kata Ikbar, Rancangan peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai pengejawantahan kewajiban konstitusional dan tanggung jawab moril yang harus di penuhi oleh pihak eksekutif sebagai pemegang mandat pelaksana anggaran daerah kepada dewan yang terhormat khususnya terkait dengan pelaksanaan tranparansi dan akuntabilitas anggaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 merupakan laporan dan penjelasan atas semua kegiatan pelayanan pemerintah di daerah ini dalam kaitan itu maka rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud dapat mengabarkan hasil maksimal serta jangkauan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan.

BACA JUGA:  Meskipun Covid-19 Dinyatakan Zero, Dinkes Konut Tetap Meningkatkan Pelayanan Prima

Dengan demikian ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanahkan dalam peraturan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah selanjutnya dijabarkan kedalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintahan nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi laporan dan evaluasi pemerintahan daerah

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka LKPJ Bupati Konut akhir tahun anggaran 2021 disampaikan kepada DPRD yang juga sekaligus merupakan tahap evaluasi akhir atas pelaksanaan APBD tahun 2021

Ikbar juga mengapresiasi kepada Pemkab Konut karena berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama Lima kali berturut-turut. 

“Karena opini ini sangat penting bagi Pemkab Konut untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021,” ucapnya. 

Banggara DPRD Konut juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Konut atas terlaksananya penyampaian Raperda secara tepat waktu. 

BACA JUGA:  Pemda Konut Tetapkan Besaran Zakat Fitrah Tahun 2022

Karena, menurutnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan itu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang disampaikan dalam bentuk Raperda sesuai hasil audit BPK-RI. 

Penyampaian Raperda tepat waktu patut kami apresiasi karena telah memenuhi aspek normatif, kepatutan dan kewajaran. Selain itu, ini juga sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya. 

Namun demikian, Ikbar berharap, Pemkab Konut lebih teliti dan terperinci dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. 

Tak hanya itu, Banggar DPRD Konut juga meminta Pemkab Konut untuk dapat melakukan inovasi, pengawasan dan meningkatkan kinerja BUMD serta instansi terkait. “Sehingga PAD Konut dapat meningkat melalui pemaksimalan di semua sektor,” tuturnya.

Tak hanya itu, ikbar juga mengharapkan, apabila ada perubahan nominal anggaran sebelum ataupun sesudah perubahan APBD dapat diinformasikan kepada DPRD Kabupaten Konut. 

“Kami tidak ingin permasalahan yang sama terulang setiap tahunnya. Agar terus terjalin kerjasama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam mengawal program pembangunan daerah demi mewujudkan kejayaan konut yang berkeadilan, sejahtera dan berdaya saing ,” tuturnya. 

BACA JUGA:  Menteri PANRB RI Bakal Jadi Irup Pada HUT Ke-16 Kab.Konut, Ketua DPRD Apresiasi Keberhasilan Pemda

Sementara itu, Wakil Bupati Konut H. Abu Haera  menyampaikan apresiasi atas persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. 

Abu haera tetap berharap, saran dan pendapat dari DPRD Konut dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. 

“Saran dan pendapat sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD 2021. Karena legislatif merupakan mitra Pemkab Konut,” kata Abu Haera. 

Ke depan kata Abuhaera , bersama semua OPD  akan terus berupaya dan bekerja keras serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik.

“Evaluasi dan perbaikan akan terus kami lakukan agar Konut mampu mempertahankan opini WTP tersebut di tahun-tahun mendatang,” ucapnya. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Chat Redaksi