ANOAPOS.COM | KONUT – Untuk membangkitkan ekonomi dan menjamin ketersediaan pangan masyarakat, Maka melalui anggaran Dana Desa (DD) Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Bunga Kecamatan Wawolesea Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyediakan Sarana dan prasarana perikanan budidaya untuk warganya.
Dengan anggaran 20 persen dari DD tahun 2022 yang berjumlah RP.700 juta lebih, Pemdes Tanjung Bunga bersama warga, sedang membuat tambak ikan dilengkapi peralatan yang dapat mendukung keberhasilan program ketahanan pangan di wilayah desa tersebut.
” Khusus program ketahanan pangan, kami fokus pada sektor perikanan budidaya yaitu Anggaran DD 20 % itu, kita sepakat membangun tambak dan mengadakan sarana prasarananya untuk memelihara ikan. Ini sudah sesuai potensi yang ada di desa ini,” kata Rajudin,S.Pd saat ditemui Anoapos.com pada Minggu (31/07/2022).
Menurutnya, Selain kita membuat tambak ikan, dari hasil musyawarah bersama Pemdes, BPD dan Warga, tahun ini kita mengadakan perahu fiber sejumlah 2 unit untuk digunakan nelayan dalam menangkap ikan dilaut. Kemudian terkait Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), kita telah menyalurkan anggaran Rp.300.000 Per bulan kepada 90 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan telah terealisasi sejak bulan Januari sampai Juni 2022. Kemudian lagi, untuk mencegah Covid-19, kita menyalurkan bahan minuman herbal kepada warga.Tujuannya agar tetap menjaga kesehatan serta imunitas warga meskipun, di desa Tanjung bunga sudah zero covid. Sedangkan kegiatan stunting juga disalurkan bahan makanan dan minuman bergizi bagi ibu hamil dan balita.
” Realisasi pencairan DD tahun anggaran 2022, sudah terlaksana sampai 2 tahap sudah termasuk dana penguatan modal BUMDes 15 persen dari total pagu anggaran DD APBN tahun 2022. Saat ini kita sementara selesaikan kegiatannya, sambil menunggu realisasi anggaran tahap terakhir ,” ungkap Kades Tanjung Bunga.
Pasalnya, Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa, sedang untuk pelaksanaan seluruh kegiatan, kita jalankan secara transparan, akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
