DPP PKB, RESMI DIGUGAT OLEH IMANUDDIN KE PENGADILAN NEGERI UNAAHA

Ketgam, Risal Akman,SH,.MH Kuasa Hukum Wakil Ketua DPRD Konkep.

ANOAPOS.COM | COM – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) , Resmi digugat oleh Imanuddin,S.Pd yang juga sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Pengadilan Negeri Unaaha.

Dalam surat gugatan yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Perkara Nomor : 40/Pdt.G/2022/PN.Unh Tanggal 5 September 2022, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan menggugat DPP PKB sebagai Tergugat-I, DPW PKB Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat- II, DPC PKB Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Tergugat-III serta Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Turut Tergugat- I dan Ketua KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai Turut Tergugat- II.

Dalam gugatannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan ,Imanuddin melalui kuasa hukumnya Risal Akman, SH.MH yaitu mempersoalkan terbitnya Surat Keputusan Ketua Umum DPP PKB Nomor : 22445/DPP/01/VIII/2022 Tanggal 6 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Muhaimin Islandar selaku Ketua Umum PKB dan H. Hasanudin Wahid selaku Sekretaris Jenderal PKB tentang Pemberhentian Imanudin S.Pd sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang dianggapnya sebagai tindakan yang melawan hukum (onrechtmatige daad).

Menurut Risal Akman kepada Anoapos.com Pada Kamis (08/09/2022) bahwa , dasar kliennya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap DPP PKB, karena dinilainya telah merugikan kliennya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dari keanggotaan partai dengan alasan tidak melaksanakan perintah DPP PKB untuk pergantian pimpinan sehingga dianggap sebagai pelanggaran disiplin partai, padahal belum terlaksananya pergantian pimpinan tersebut, bukan karena kehendak kliennya melainkan karena rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka pemberhentian pimpinan yang telah dilaksanakan beberapa kali selalu tidak kuorum, sebagaimana ketentuan Pasal 183 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 97 ayat (1) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib yang menegaskan bahwa kuorum dianggap terpenuhi jika rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir, dan oleh karena kuorum tersebut tidak terpenuhi maka proses pergantian pimpinan atas permintaan DPP PKB tersebut tidak dapat dilaksanakan, Ungkapnya.

BACA JUGA:  Selamat Berkunjung di Situs Media Siber Anoa Pos
Iklan

Lebih lanjut advokat alumni Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta ini menjelaskan bahwa, sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan telah melayangkan surat kepada Menteri dalam Negeri guna meminta petunjuk terkait persoalan tersebut dan kemudian kementrian dalam Negeri R.I melalui Dirjen Otoda telah mengeluarkan Surat Nomor : 170/742/OTDA Tanggal 15 November 2021 terkait penjelasan Pasal 97 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2018, yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa rapat pengambilan keputusan dalam rangka Pemberhentian Pimpinan DPRD harus tetap memenuhi kuorum.

Risal Akman menegaskan, Dasar kliennya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap DPP PKB Pusat, karena dinilainya telah merugikan kliennya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian dari keanggotaan partai dengan alasan tidak melaksanakan perintah DPP untuk pergantian pimpinan sehingga dianggap sebagai pelanggaran disiplin partai, padahal belum terlaksananya pergantian pimpinan tersebut bukan karena kehendak kliennya, melainkan karena rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka pemberhentian pimpinan yang telah dilaksanakan beberapa kali selalu tidak kuorum, sebagaimana ketentuan Pasal 183 ayat (2) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 97 ayat (1) huruf b PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyusunanTata Tertib yang menegaskan bahwa kuorum dianggap terpenuhi jika rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir, dan oleh karena kuorum tersebut tidak terpenuhi maka proses pergantian pimpinan atas permintaan DPP PKB tersebut tidak dapat dilaksanakan, apa memang harus dipaksakan? dan jika dipaksakan, apakah DPP menjamin tidak melanggar norma?, na itu yang tidak difahami.

BACA JUGA:  Konsolidasi di Muna Raya, PKB Sultra Serukan Politik Riang Gembira

” perlu saya jelaskan sebagai wujud itikad baik, dari klien saya telah menandatangi surat undangan rapat Badan Musyawarah dan bahkan beliau bertindak selaku pimpinan sidang saat itu, guna menindaklanjuti surat pergantian unsur pimpinan dari DPP PKB tersebut, namun rapat tidak dapat dilanjutkan karena belum memenuhi syarat kuorum sebagaimana pasal 97 ayat (1), sehingga rapat dijadwal kembali,” Kata Risal Akman,SH,.MH.

Risal Akman menambahkan, tindakan DPP PKB dan pimpinan ditingkat bawah yakni DPW dan DPC justru dinilai sewenang-wenang dan mengabaikan perinsip – perinsip dasar sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Jo. Pasal 13 ayat (2) huruf a dan d Jo. ayat (3) Anggaran Rumah Tangga Partai yang seyogianya sebelum pemberhentian, maka dilakukan peringatan peringatan dan klarifikasi, namun faktanya juga diabaikan Sebagaimana sebelumnya DPP PKB telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 5969/DPP/01/III/2021 Tanggal 9 Maret 2021 yang menetapkan memberhentikan saudara Imanudin, S.Pd sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan dan digantikan oleh saudara Isman sebagai pengganti unsur pimpinan DPRD Konawe Kepulauan sisa masa jabatan 2019-2024, namun sampai saat ini proses pergantian pimpinan tersebut, belum terlaksana karena terkendala tidak kuorumnya rapat paripurna.

BACA JUGA:  Pilkades Serentak di Butur, Diharap Aman Dan Kondusif

” Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan telah melayangkan surat kepada Menteri dalam Negeri RI guna meminta petunjuk terkait persoalan tersebut dan kemudian kementrian dalam Negeri R.I melalui Dirjend Otonomi Daerah telah mengeluarkan Surat Nomor : 170/742/OTDA Tanggal 15 November 2021 terkait penjelasan Pasal 97 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2018, yang isinya pada pokoknya menjelaskan bahwa rapat pengambilan keputusan dalam rangka Pemberhentian Pimpinan DPRD harus tetap memenuhi kuorum,” imbuhnya.

Untuk diketahui,sidang perdana akan dilaksanakan pada tanggal 22 September 2022 diruang sidang Pengadilan Negeri Unaaha. Dan sampai berita ini ditayangkan ,Pihak DPP PKB belum dapat dikonfirmasi awak media terkait hal tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Chat Redaksi