Serius, MenPAN-RB Azwar Anas Tiba-tiba Keluarkan Peringatan untuk Seluruh Instansi Pusat dan Daerah, Tolong

Ketgam, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. foto : Istimewah.

ANOAPOS.COM | JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas meminta instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memasukkan data honorer di portal yang sudah disiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana yang di kutib oleh nkripost.com pada Sabtu (10/09/2022) .

Jangan sampai honorer K2 dan pegawai non-ASN tidak dimasukkan ke dalam.laman pendataan-nonasn.bkn.go.id. Sebab, dampaknya instansi bersangkutan dinilai tidak punya tenaga non-ASN lagi.

“Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN sebelum batas waktu yang ditetapkan,” tegas Menteri Anas di Jakarta, Jumat (09/09/2022).

BACA JUGA:  Menpan RB Nyatakan, Tenaga Honorer Akan Diangkat Jadi PNS Tahun 2023

Honorer atau tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka,. Portal tersebut disediakan agar honorer bisa mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN.

Mereka juga bisa melengkapi data, atau memperbaiki data yang di-input oleh admin atau operator instansi.

Iklan

“Honorer bisa memperbaiki daftar riwayatnya, sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti, sehingga kami bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN,” terangnya.

Jika tenaga non-ASN tidak terdata, kata MenPAN-RB Azwar Anas, mereka bisa mengajukan usulan pendataan.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi: IKN Wujud Perubahan Peradaban Indonesia

Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen menyampaikan sesuai SE MenPAN-RB Nomor B/I511/M SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli, pendataan non-ASN sampai 30 September.

Kemudian, instansi wajib mengumumkan data tersebut ke publik selama 10 hari kerja terhitung sejak 1 Oktober.

MenPAN-RB Azwar Anas meminta instansi untuk memasukkan data honorer di laman pendataan non-ASN

Nah, dalam rentang waktu 1-31 Oktober, seluruh honorer bisa mengecek data-datanya. Apakah masuk pendataan atau tidak. Bisa juga melihat apakah ada honorer bodong

“Jika tidak masuk pendataan atau melihat ada data bodong, segera laporkan ke Helpdesk BKN,” tegasnya.

BACA JUGA:  Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Menkes RI Minta Transformasi Kesehatan Diselesaikan

Selain itu, bagi honorer yang ternyata salah meng-input datanya, tambah Suharmen, masih bisa memperbaiki datanya sampai 31 Oktober.

Setelah itu instansi melakukan finalisasi dengan menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). (JPNN/NKRI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Chat Redaksi