DAERAH  

LPIP Butur Menilai Pembangunan Jembatan Penghubung Langere – Tanah Merah, Bermasalah

Ketgam, Direktur LPIP Zardoni,SP.

ANOAPOS.COM | BUTUR – Dalam rangka mempercepat pembangunan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk pada tahun 2022 melakukan peminjaman dana kesalah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT.SMI melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total pinjaman sebesar Rp 172 Miliyar dengan sasaran peruntukannya yaitu pembangunan infrastruktur Jalan,Jembatan dan Pasar.

Dari 3 program sasaran dana PEN tersebut baru 2 jenis kegiatan yang sudah mulai realisasi pelaksanaan pekerjaannya pada tahun 2022 ini yaitu Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Rehabilitasi Pasar Mina-Minanga. Sementara 1 jenis kegiatan yang belum dilaksanakan pekerjaannya pada tahun 2022 ini yaitu Pembangunan Jembatan penghubung Langere – Tanah Merah dengan total alokasi anggaran Rp .32 Miliyar.

Hal tersebut Sebagaimana di ungkapkan oleh Direktur Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Buton Utara, Zardoni ,SP kepada Anoapos.com pada Sabtu (10/09/2022).

Menurut Zardoni, Progres dari proyek pembangunan jembatan tersebut masih dalam tahap pekerjaan Perencanaan yang dikerjakan oleh Perusahaan asal Sulawesi Tenggara dgn total anggaran perencanaan Rp 1.5 Miliyar.

Jika mencemati dari titik nol, lokasi pembangunan Jembatan Penghubung Desa Langere – Tanah Merah tersebut terdapat berbagai problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik pembanguna Jembatan Penghubung jika pemerintah tidak ingin terjebak pada pelanggaran hukum atas pembanguna Jembatan Penghubung tersebut.

BACA JUGA:  TIM KKN-TEMATIK UHO MELAKUKAN SOSIALISASI SADAR LINGKUNGAN DI KELURAHAN BUNGKUTOKO

Hal yang paling krusial yang harus segera di selesaikan sebelum proses pekerjaan perencanaan dari pembangunan Jembatan Penghubung Langere-Tanah Merah tersebut yakni pelepasan status kawasan hutan serta dokumen Lingkungan Hidup yang merupakan satu rangkaian yang tidak boleh diabaikan oleh pemerinta daerah dalam membangun jembatan Penghubung Langere-Tanah Merah tersebut.

Oleh karena belum adanya dokumen pendukung terkait Kajian Lingkungan serta pembebasan status hutan yang mana lokasi pembaguna Jembatan Penghubung Langere-Tanah Merah merupakan kawan hutan mangrove yang oleh undang-undang. ini sangat dilindungi serta dijaga kelestariannya, maka Lembaga Pemerhati Infrastruktur Pedesaan (LPIP) Buton Utara meminta kepada Bupati Buton Utara untuk memberhentikan pekerjaan Perencanaan pembangunan Jembatan Penghubung Langere -Tanah Merah karena terkesan Kepala Dinas PUPR memaksakan pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan hanya untuk mendapatkan profit secara pribadi tanpa memperhatikan kebermanfaatan dari pekerjaan tersebut serta mendesak kepada DPRD Buton Utara untuk segera memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Buton Utara untuk dimintai penjelasannya atas pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Langere-Tanah Merah sebelum diselesaikan pelepasan status kawasan hutannya serta penyusunan dokumen Lingkungan atas rencana Pembanguna Jembatan Penghubung Langere-Tanah Merah.

BACA JUGA:  KSP Bakal Kunjungi Butur, Begini Pertanyaan DPC PKB Buton Utara
Iklan

“Apa jaminan yang bisa diperlihatkan kepada pablik oleh Kepala Dinas PUPR bahwa Lokasi Pembangunan Jembatan Penghubung Lengere-Tanah Merah tidak berbenturan dengan undang-undang Kehutanan,konservasi dan undang-undang lingkungan hidup yang sangksi pidananya sangat jelas jika melanggar peraturan tersebut.
Andai kata pekerjaan jasa konsultasi perencanaan sudah dikerjakan dan anggarannya telah dicairkan, sementara pekerjaan fisik Jembatan Penghubung Langere-Tanah Merah tersebut tidak dapat dikerjakan akibat dari lokasi pekerjaan Pembanguna Jembatan Penghubung Langere-Tanah Merah tersebut berada diwilayah kawasan hutan lindung (mangrove) atau secara kajian lingkungan tidak dibolehkan dilakukan pembangunan jenis bangunan apapun pada areal lokasi yang oleh Konsultan Perencana telah menetapkan titik dari pembangunan Jembatan Penghubung tersebut berpotensi merusak Lingkungan hidup biota laut atau kawasan hutan mangrove, maka dapat dikatakan anggaran Rp.1,5 Miliyar untuk jasa konsultasi Perencanaan terbuang Cuma-Cuma,” tegas Direktur LPIP ini.

Ditambahkan, Hal ini patut diduga ada tindak pidana Korupsi.

” Kami juga menghimbau kepada Bupati Butur, agar mencegah terjadinya korupsi keuangan daerah yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja menduduki jabatan di lipu tinadeakono sara ini dan kami menilai mereka (oknum), datang hanya untuk memperkaya diri dan setelah itu mereka akan pergi tanpa peduli lagi dengan daerah yang kita cintai ini” tutupnya.

BACA JUGA:  DPD GMNI Sultra, Apresiasi Rencana Kedatangan KSP di Butur

Menyikapi hal tersebut, Bupati Butur melalui Sekda Butur ,Muh.Hardhy Muslim,SH,.M.Si saat dikonfirmasi Anoapos.com pada Minggu (11/09/2022) dirinya mengatakan bahwa terkait kawasan hutan , itu masih sementara tahap proses.

” Sesuai surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :S.991/IPSDH/ PSDH/PLA.1/8 /2022 tanggal 18 Agustus 2022 , izin lingkungan sudah berproses dan kemarin terkendala tidak dianggarkan. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan pembangunan , silahkan hubungi Kadis PUPR Butur, ” kata Sekda Butur Muh.Hardhy Muslim,SH,.M.Si.

Untuk diketahui, Sampai berita ini ditayangkan, Kadis PUPR Butur masih berupaya untuk dikonfirmasi oleh awak media.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Chat Redaksi