DAERAH  

Terkait DD Waode Kalowo, DPMD Butur Belum Rekomendasi, Begini Ceritanya

Ketgam, Kadis DPMD Buton Utara, Mohammad Amaluddin Mokhram, SS., M.Si

ANOAPOS.COM | BUTUR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kepala Dinas Selain melaksanakan tugas pokoknya juga diberikan fungsi yang berhubungan dengan tugas pokok urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dari pelaksanaan fungsi pembinaan ini juga, tak dapat dipungkiri masih seringkali terjadi di beberapa pemerintah Desa yang menyalahgunakan keuangan desa baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) salah satu contohnya yang terjadi di Desa Waode Kalowo, Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara (Butur) Dana Sebesar 400 Juta lebih diduga digunakan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi.

Menyikapi soal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buton Utara, Mohammad Amaluddin Mokhram, SS., M.Si Kepada Anoapos.com bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di desa banyak pihak yang terlibat. ada bentuk pendampingan (Pendampingan Desa/Tenaga Ahli Pendamping Desa untuk DD). Ada bentuk Pembinaan (Camat dan DPMD) dan ada bentuk Pengawasan (BPD, Camat dan Inspektorat).

BACA JUGA:  LPIP Butur Menilai Pembangunan Jembatan Penghubung Langere – Tanah Merah, Bermasalah

“Sebelumya terimakasih sudah dibuatkan pendahuluan tentang keberadaan DPMD.
Yang perlu kita ketahui bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di desa banyak pihak yang terlibat ada bentuk pendampingan (Pendamping desa/ Tenaga Ahli Pendamping Desa untuk DD), ada bentuk pembinaan (Camat dan DPMD) dan ada bentuk Pengawasan (BPD, Camat dan Inspektorat)”

Iklan

Mengutip contoh yang paling urgent yaitu penggunaan Dana Desa yang bersumber dari DD dan ADD oleh kades Waode Kalowo. Sampai saat ini belum ada rekomendasi dari DPMD untuk pencairan ADD tahap 1 krn APBDes nya belum mendapat rekomendasi verivikasi dari kecamatan. Surat Rekomendasi adalah prosedur administrasi yang dikeluarkan berkaitan dengan pembinaan administrasi desa dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berkaitan dengan Rekomendasi itu, di DPMD ada tim verivikasi yang memeriksa khusus kelengkapan syarat pencairan Alokasi Dana Desa. Pemeriksaan berkas dari desa tidak mendalam seperti halnya Inspektorat yang dilengkapi instrumen audit dan sebagainya.

BACA JUGA:  Organisasi APL-KU Dukung Kinerja Polri Berantas Ilegal Mining di Konut

Selain itu ada bidang-bidang yang melakukan pengawasan dan pembinaan berkaitan dengan Bumdes dan LKD. Pemberian Rekomendasi juga melalui verivikasi bidang-bidang tersebut. Hal lain menyangkut pembinaan berupa mediasi terhadap masalah/sengketa antar kades, perangkat, aparat, bumdes, LKD ataupun masyarakat desa dan sejauh ini semuanya bisa kita carikan solusinya.

“Saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci krn hal ini semua bersifat teknis. Dari penjelasan tersebut, saya kira sudah menjawab fungsi pembinaan DPMD yang dipertanyakan,” imbuhnya.

Lalu pertanyaanya kenapa masalah desa seperti di atas masih terjadi?
Dimana pun dan kapanpun masalah selalu ada. Masalah yg timbul di desa sumbernya ada pada Mentalitas Integritas, dan Kapasitas SDM dsb dalam diri kepala desa atau unsur pemerintah desa sendiri. Ini mempengaruhi perilaku dan cara kerja mereka serta hasil yg dicapai. Dan DPMD tidak sejauh itu berbaur menempel/monitoring kegiatan penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan dan pelayanan yang berlangsung di desa2 setiap waktu.

BACA JUGA:  Kadis PMD Konut Apresiasi Inisiatif Warga Produksi MG

Menurutnya, Sebelum masalah mereka ke DPMD ada BPD yg paling dekat, dan ada juga camat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Apakah BPD dan Camat sudah melaksanakan fungsinya dengan baik juga? Inilah yang menjadi pertanyaan juga. Solusi masalah di desa tidak semuanya harus ke DPMD, ada lembaga berjenjang yang menangani itu dan bila persoalan tidak bisa diselesaikan atau bukan menjadi ranah camat maka akan diselesaikan pada instansi pemda dalam hal ini DPMD ataupun secara berjenjang sampai ke pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini Bupati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Chat Redaksi