DAERAH  

DPW GEMA MA SULTRA Desak Kejagung RI Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Lambale Tahap III dan Dana UP Sekretariat DPRD Butur

Ketgam, Ketua DPW GEMA MA Sultra, Abdul Ganiru (kanan) saat menyerahkan surat pemberitahuan aksi di Polresta Kondari.

ANOAPOS.COM | BUTUR – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) didesak tuntaskan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Buton Utara. Kasus dimaksud adalah dugaan korupsi Pembangunan Irigasi D.I Lambale Tahap III dan Dana Uang Persediaan (UP) Sekretariat DPRD yang telah dilaporkan dan belum jelas statusnya.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla’ul Anwar Provinsi Sulawesi Tenggara (DPW GEMA MA Sultra), Abdul Ganiru kepada Anoapos.com usai menyerahkan surat pemberitahuan aksi di Kantor Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari, Jumat (16/09/2022).

Abdul Ganiru mengungkapkan terkait dugaan korupsi Pekerjaan Jaringan Irigasi D.I Lambale Tahap III telah dilaporkan oleh beberapa lembaga dari Kabupaten Buton Utara (Butur), namun hingga saat ini belum juga ada kejelasan dari Kejaksaan Negeri Muna.

Atas hal itu, pria yang bergelar Sarjana Hukum itu menilai Kejari Muna diduga lambat memproses atau tidak melanjutkan kasusnya, padahal sudah banyak bukti yang dikantonginya.

” Fakta di lapangan , PT. FTJ tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu perjanjian kerja. Selain itu, belum cukup setahun dibangun, pekerjaan konstruksi senilai Rp.10 miliar itu sudah mulai rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Kita patut menduga proyek itu dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaannya sehingga cepat sekali rusak,” kata Ganiru sapaan akrabnya.

BACA JUGA:  Tim Gabungan Berhasil Menemukan Nelayan Asal Desa Barasanga

Kemudian kata Ganiru, terkait dugaan korupsi dana UP di lingkup sekretariat DPRD juga telah dilaporkan, namun Kejari Muna lagi-lagi tidak mampu memperjelas status kasus tersebut. Padahal, bukti dan pernyataan saksi-saksi telah mereka kantongi.

“Ini Kejari Muna kerjanya apa, masa dugaan kasus yang sudah jelas begitu dan sudah berjalan beberapa bulan belum juga diselesaikan, aneh kan? Jangan sampai ada apa-apa dengan penegak hukum ini,” tukasnya.

Iklan

Ditambahkan, Kasus kerugian negara senilai Rp. 890 juta yang menyeret oknum mantan sekretaris daerah DPRD Buton Utara yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Butur, itu tidak mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan dari keterangan saksi bahwa memang uang itu digunakan tapi yang bersangkutan tidak mau mengakui. Padahal ada bukti yang sangat kuat yang menunjukkan jika mantan sekwan telah mengambil sejumlah dana UP tersebut.

Lebih lanjut Ganiru mengatakan, lambatnya penanganan kasus di Kejari Muna pihaknya akan meminta Kejagung RI untuk melakukan evaluasi ke Kejati Sultra dan Kejari Muna.

BACA JUGA:  Pisah Sambut Kajari Konawe, Ruksamin Ikut Hadir Langsung

“Ini kita presur ya. Kami sudah menyurat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GEMA MA untuk mempresur hal ini ke Kejagung dan Kita minta evaluasi kinerja Kajari Muna,” tegasnya.

Pasalnya, Kami juga sudah menyurat ke Polresta Kendari untuk melakukan unjuk rasa mengawal kasus yang menyangkut kesejahteran masyarakat Butur. Insya Allah selasa kami akan turun sembari menunggu perkembangannya,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut , Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) Buton Utara (Butur) inisial KS saat dikonfirmasi Anoapos.com , Dirinya menyampaikan bahwa yang ia ketahui dari drap dan rekomendasi hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republika Indonesia temuan Uang Persediaan (UP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur sudah dijawab dan ditindaklanjuti, maka di Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara sudah tidak muncul masalah itu dan dianggap tidak ada temuan lagi.

“Yang saya tau dari drap dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK temuan UP DPRD sudah dijawab dan ditindak lanjuti maka di LHP BPK sudah tidak muncul masalah itu dan dianggap tidak ada temuan lagi tapi yang lebih jelasnya, klarifikasi keuangan dan inspektorat,” kata KS.

BACA JUGA:  Ribuan Orang, Banjiri Jalan Sehat Konasara Go To Sultra

Ditambahkan, Terkait UP itu dipertanggung jawab akhir, kalau tidak bisa dipertanggung jawabkan dengan program dan Kegiatan, maka dikembalikan dalam bentuk uang kas ke Daerah. Dan saya pindah ke Diknas tanggal 3 September, berarti masih ada anggaran 1 triwulan yang di kelola di DPRD Butur.

” Semua kegiatan yang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disediakan tapi kalau tidak digunakan maka dikembalikan ke kas daerah bentuk uang. Tetapi untuk lebih jelasnya Klarifikasi saja dengan keuangan dan Inspektorat Buton Utara saja,” ujarnya.

Untuk diketahui, sampai berita ini diturunkan, pihak Keuangan Butur, Inspektorat Butur dan Kejari Muna masih berupaya dikonfirmasi oleh awak media ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Chat Redaksi