DAERAH  

Pelabuhan Laut Munse Diduga Bermasalah, FORMAPE-KONKEP Desak Kemenhub RI Copot PPK dan Kepala Satker UPP Kelas III Lapuko

Ketgam, massa Formape saat melakukan aksi unras di Kantor Satker unit penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Lapuko pada Selasa (27/12/2022).

ANOAPOS.COM | KONKEP –
Forum Masyarakat dan Pumuda Konawe Kepulauan (FORMAPE) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Menggelar Aksi unjuk rasa (Unras) di Satuan Kerja Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Lapuko pada Selasa 27/12/2022.

Dalam aksinya FORMAPE menyampaikan beberapa tuntutan yang di muat dalam pernyataan sikap di antaraanya dengan poin tuntutan sebagai berikut:

1. Meminta Kepada KEMENHUB RI melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko untuk mendesak PT. RUDI JAYA sebagai Perusahaan Penyedia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 46.130.115.300 untuk segera menyelesaikan Pekerjaan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse di Konawe Kepulauan yang diduga terbengkalai.

2. Mendesak KEMENHUB RI melalui Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lupuko untuk memberikan Surat Peringatan Tertulis Kepada PT. RUDI JAYA sebagai Perusahaan Penyedia atas ketidak becusannya dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mengakibatkan tidak adanya progres pekerjaan.

3. Mendesak KEMENHUB RI Untuk Mencopot PPK dalam Proyek Pekerjaan Fasilitas Pelabuhan Laut Munse Kab. Konawe Kepulauan yang di duga melakukan pembiaran pada Perusahaan Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan.

BACA JUGA:  Penetapan APBD Perubahan TA.2023, DPRD Dan Pemda Konut Jadwalkan September 

4. Mendesak Kejati Sultra sebagai Tim Pendamping Pekerjaan untuk Melakukan Investigasi penggunaan anggaran Uang Muka yang sudah di cairkan oleh pihak penyedia sebesar 15℅ dari Nilai Kontrak 46M senilai 6,9M lebih yang diduga tidak pada peruntukannya apabila mengacu pada progres fakta pekerjaan dilapangan.

Dalam berjalannya aksi beberapa orator menyampaikan kekecewaannya Kepada pihak penyedia dan pejabat pembuat komitmen pekerjaan proyek fasilitas pelabuhan laut dengan pencairan uang muka 15% yang seharusnya mencapai 20,28% progres pekerjaan namun fakta lapangan, belum mencapai Biar 5 %, yg seharusnya tertanggal akhir Desember 2022 suda mencapai target kata Ardan Korlap Aksi.

“Saya sebagai putra wawonii kabupaten Konawe kepulauan, Sangat menyayangkan dan kecewa kepada oknum² dalam hal ini pejabat pembuat komitmen dan pihak penyedia atas kelalaian serta patut diduga uang sebesar 6,9 M yang 15% tidak diperuntukan untuk kebutuhan pekerjaan,” ungkapnya.

Lanjut Ardan, diiri ya menyampaikan bahwa persolan proyekpengdaan fasilitas pelabuhan laut munse akan mendesak Kejati Sulawesi tenggara sebagai team pendamping kegiata agar melakukan investigasi di lapangan, dan meminta kepada satuan kerja kantor unit penyelenggaraan pelabuhan kelas III Lapuko untuk memberikan teguran tertulis kepada pihak penyedia (PT. RJ) yang di anggap tidak becus, sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak punya progres.

BACA JUGA:  DPD KNPI Konkep Minta APH , Lidik Dugaan Korupsi, Bansos Program Beasiswa Wawonii Cerdas

Sementara itu pihak Unit Penyelengaraan pelabuhan (UPP) kelas III Lapuko hendak dikonfirmasi anoapos.com , tidak mau memberikan tanggapan dan enggan memberikan jawaban karena alasan Kepala Kantor lagi dinas diluar, pihaknya pun tidak mau menyebutkan nama saat di tanya.

Setela melakukan beberapa orasi di depan kantor Unit Penyelenggarana pelabuhan kelas III Lapuko, massa aksi melakukan hering denngan beberapa staf kantor , saat berdiskusi dengan jenderal lapangan di ruangan, Jenlap Aksi Bung Amanag menanyakan nama dari beberapa STAFF tersebut, namun tidak mau menyebutkan nama mereka.

” Kami hanya STAFF pak direktur lagi Dinas di luar, tolong di KIP beritanya ” jawabnya
saat memberikan jawaban kepada wartawan anoapos.com Selasa 27/12/2022

BACA JUGA:  Kapolres Konut Berikan Bantuan Sembako Bagi Korban Angin Puting Beliung

Sementara itu, jendral lapangan bung Amang menyampaikan kekesalan dan kekecewaan, sebab kepala kantor UPP kelas III Lapuko tdk berada di tempat saat di temui

“Kepala UPP ini sengaja menghindar, tapi kami tetap akan turun lagi pada Senin mendatang jika kalau perlu kita berkemah di kantor Lapuko ini, ayoo kita lanjut di Kejati Sultra sambil memanggil massa aksi yang lain” tutupnya.

Sementara itu awak media anoapos.com mencoba melakukan konfirmasi ke kepala kantor UPP Lapuko, melalui WhatsApp menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih dalam terkait hal tersebut.

” Besok kami rapat dengan pihak perusahaan dan PPK mengenai evaluasi pekerjaan pelabuhan laut munse” jawab Kepala Kantor UPP Lapuko, Lanto.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Chat Redaksi