Anoapos.com | Jakarta– Jadwal pelantikan Pejabat (Pj) Bupati Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sultra, Dr.Harmin Ramba,SE.,MM yang juga merupakan Pj. Bupati Konawe yang bakal dilantik.
“Pelantikan 25 September nanti” kata Harmin usai menghadiri rapat koordinasi bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Pj yang akan dilantik di seluruh Indonesia di Jakarta pada Sabtu (24/09/2023).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Harmin mengatakan mendapat beberapa arahan dari Mendagri Tito Karnavian, salah satu hal ditekankan yakni terkait tugas Pj yang harus turun langsung ke lapangan melihat kondisi daerah.
“Ada beberapa penekanan bahwa seorang Pj itu jangan tinggal dibelakang meja. Harus turun ke lapangan melihat situasi daerah,” kata Harmin Ramba kepada awak media.
Sebagai Pj Bupati Konawe yang bakal dilantik Senin mendatang, Harmin sapaan akrabnya mengaku telah menjadwalkan beberapa agenda serta tugas yang juga berhubungan dengan isu nasional dan perlu diselesaikan.
Dirinya menyebut ada 5 tugas utama yang penting untuk segera diatasi, diantaranya yaitu masalah stunting, inflasi, kemiskinan, Pemilu dan masalah reformasi birokrasi.
“Saya kira itu yang paling urgent,” pungkasnya.
Dikatakan, Setelah dilantik, ia akan melaksanakan rapat koordinasi bersama DPRD Kabupaten Konawe dan Forkopimda.
“Saya kira program pertama saya begitu dilantik, besoknya tanggal 26 September 2023 saya langsung rapat dengan DPRD Kabupaten Konawe sampai dengan tanggal 27 September 2023. Selanjutnya, setelah berkoordinasi baru akan mulai me-mapping hal-hal yang harus dilakukan,” ujarnya.
Lanjut, Turun ke setiap kecamatan untuk memetakan kondisi wilayah, termasuk memetakan bagaimana kesiapan daerah dalam Pemilu. Semua ini akan kita lihat, kita petakan supaya terukur, pemilihan berjalan lancar dan aman. Baik itu menangani stunting kita, inflasi, termasuk operasi pasar dan pemilu. Karena pertiga bulan akan dilakukan evaluasi,” ucap mantan Camat Abuki ini.
Terkait rotasi, Harmin mengatakan dirinya sudah melontarkan pertanyaan sekaligus petunjuk apakah dibolehkan atau tidak.
“Menurut Pak Menteri, mutasi dan rotasi sangat mudah, akan tetapi wajib untuk meminta persetujuan dari Mendagri,” tutupnya.
