Anoapos.com | Konut – Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, di bawah kepemimpinan Bupati H. Ikbar,SH ,HM dan Wakil Bupati H.Abuhaera,S.Sos.,M.Si, memperkuat komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Langkah nyata ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan mengusung slogan “Berani Mengisi, Habisi Korupsi”, duet pemimpin daerah ini mengajak seluruh elemen masyarakat, pegawai pemerintahan, hingga pemangku kepentingan untuk terlibat secara maksimal dalam survei tersebut.
Slogan ini tidak hanya menjadi jargon, melainkan seruan untuk membangun kesadaran kolektif dalam memerangi korupsi di segala tingkatan.
Bupati Ikbar menegaskan bahwa SPI 2025 lebih dari sekadar survei tahunan. Menurutnya, survei ini adalah alat ukur yang sangat krusial untuk memetakan sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menutup celah-celah praktik korupsi.
“SPI adalah cermin integritas birokrasi kita. Ini adalah potret nyata dari upaya kita mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Ikbar pada Senin (25/8/2025).
Berbeda dengan audit keuangan yang fokus pada angka, survei ini mengukur integritas berdasarkan pengalaman dan persepsi langsung dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang menerima layanan publik, pegawai internal, dan para ahli di bidang tata kelola pemerintahan.
Hasil dari survei ini akan digunakan KPK untuk menyusun Indeks Integritas Nasional, sebuah barometer penting untuk menilai kerentanan lembaga publik terhadap korupsi.
Bagi Ikbar dan Abuhaera, momentum SPI 2025 adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Konawe Utara tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki birokrasi yang dapat dipercaya.
Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyusun strategi komprehensif, di antaranya dengan melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mengoptimalkan layanan berbasis digital.
Penerapan layanan digital ini diharapkan dapat meminimalisir interaksi tatap muka yang berpotensi memicu pungutan liar atau praktik manipulasi.
Bupati Ikbar menambahkan bahwa langkah-langkah ini merupakan respons terhadap fluktuasi kepercayaan publik terhadap birokrasi.
“SPI memberikan kita mekanisme evaluasi yang objektif, langsung dari suara rakyat. Ini adalah kesempatan kita untuk membangun kembali kepercayaan tersebut,” ujarnya.
SPI dirancang oleh KPK sebagai platform interaktif, di mana masyarakat memiliki peran sebagai pengawas aktif, bukan sekadar penonton. Setiap laporan, baik itu pengalaman negatif seperti pungutan liar maupun pengalaman positif dalam menerima layanan, akan dihimpun menjadi data berharga untuk perbaikan sistem.
Wakil Bupati Abuhaera menekankan bahwa slogan “Berani Mengisi, Habisi Korupsi” adalah ajakan untuk memutus mata rantai budaya permisif terhadap korupsi yang sering kali dibiarkan tumbuh.
“Dengan berani mengisi survei, kita sejatinya sedang berani melawan korupsi,” tegasnya.
Sejak awal memimpin, Ikbar dan Abuhaera telah menjadikan integritas sebagai pilar utama kebijakan.
Upaya seperti reformasi birokrasi, penerapan sistem merit, dan pembatasan potensi konflik kepentingan telah dilakukan. Namun, keduanya menyadari bahwa aturan saja tidak cukup.
“Integritas harus menjadi budaya dan tradisi. Dan itu hanya bisa tumbuh jika masyarakat ikut mengawasi, ikut bersuara, dan ikut berani,” tambah Ikbar.
Meskipun SPI hanyalah salah satu instrumen, dampaknya bisa sangat besar jika dimanfaatkan secara konsisten. Survei ini dapat menjadi peta jalan bagi Konawe Utara menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
“Tidak ada kompromi terhadap korupsi. Konawe Utara harus mampu berdiri sejajar dengan daerah-daerah yang dikenal akuntabel,” tutup Abuhaera.
Tagline “Berani Mengisi, Habisi Korupsi” bukan sekadar slogan, melainkan sebuah manifestasi dari perlawanan kolektif. Ini adalah penegasan bahwa masa depan Konawe Utara adalah masa depan yang didasarkan pada integritas, kebersihan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
