RUKSAMIN SOROTI TIDAK ADANYA KETERLIBATAN PEMDA KABUPATEN KONAWE UTARA SEBELUM DIKELUARKAN RKAB TAMBANG PERUSAHAAN

H.Ruksamin
H.Ruksamin

Anoapos.com | Jakarta – Bupati Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) , H. Ruksamin menghadiri undangan wawancara di Antara TV dalam program Video Features Oase Indonesia yang mengangkat tema “Kejaksaan Gempur Korupsi Pertambangan”.

Wawancara tersebut berlangsung di Kantor Antara Heritage Center, Pasar Baru pada Jumat, 7 Juni 2024 yang lalu.

Dalam sesi wawancara, Bupati Ruksamin kembali menyoroti terkait tidak adanya keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara sebelum keluarnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan.

Ia berharap, kedepannya, pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam proses tersebut.

“Keterlibatan pemerintah daerah sangat penting agar memiliki kekuatan hukum dalam pengawasan perusahaan pertambangan, terutama terkait reklamasi sebelum pembukaan lahan baru,” kata Ruksamin.

BACA JUGA:  Yudhianto Mahardika Anton Timbang Berbagi Kurban 13 Ekor Sapi Kepada Masyarakat Kota Kendari

Dikatakan, hal ini akan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.

Lebih lanjut, Ruksamin membahas masalah banjir yang sering melanda wilayahnya, terutama pada musim penghujan.

“Pembukaan lahan yang tidak diiringi dengan reklamasi atau penghijauan pasti akan mengakibatkan banjir. Dan banjir adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun upaya pencegahan dan penanganan harus tetap dilakukan,” ungkapnya.

Sejumlah langkah penanganan banjir telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ruksamin mengenang banjir bandang tahun 2019 yang menghanyutkan ratusan rumah warga.

“Dengan upaya gigih dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pembangunan hunian tetap untuk korban banjir hampir selesai,” terangnya.

BACA JUGA:  Kapolres Konut Resmi Buka Turnamen Volly Pantai Kapolres Cup 1 Konut

Selain itu pemilik tagline SELARAS ini menambahkan bahwa pembangunan tanggul penahan banjir yang sedang berjalan, penggalian sedimentasi sungai, dan berbagai pendekatan lainnya telah dilaksanakan.

Pihaknya menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan lingkungan agar sesuai dengan UKL/UPL dan AMDAL dari kegiatan usaha pertambangan.

Pasalnya, Jika ditemukan pelanggaran, Pemda akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk pencabutan izin lingkungan kegiatan pengelolaan pertambangan.

Terkait pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), Ruksamin menyebut bahwa keberadaan tambang di Konawe Utara telah meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

BACA JUGA:  Jumat Curhat, Kapolres Konawe Utara , Serap Aspirasi Dan Belanja Masalah Warga

“Roda perputaran ekonomi menjadi lebih cepat dan terbukanya lapangan pekerjaan yang mengutamakan masyarakat lokal,” pungkasnya.

Sumber : Prokopi sekretariat daerah Konawe Utara.

Redaksi

× Chat Redaksi