ANOAPOS.COM | BUTUR – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rahman SKM.,M. Kes menyampaikan kepada Pemda Butur untuk mengkaji secara mendalam terkait isu kedatangan Moeldoko yang di gadang-gadang pada bulan Oktober 2022 mendatang.
Rahman menuturkan Sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk mempertimbangkan kedatangan Moeldoko di Lipu Tinadeakono Sara.
“Terkait kedatangan Moeldoko di Buton Utara sesuai info yang berkembang pada bulan oktober 2022, entah jadwal pastinya saya belum tau, saya berharap agar di kaji secara mendalam dan apa urgensinya, karena saat ini negara sedang menghadapi inflansi ditamba lagi dengan naiknya harga BBM,”
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Buton Utara itu menyatakan jika kedatangan Kepala Staf Kepresidenan RI akan memberikan banyak manfaat bagi Masyarakat Butur
Kami memahami dan menyadari bahwa dengan kedatangan pejabat Negara seperti Kepala Staf Kepresidenan RI, sudah barang tentu akan berdampak baik kepada pembangunan Kabupaten Buton Utara dan hal ini yang perlu dikaji secara mendalam tentang perubahan apa yang akan dialami Kab. Buton Utara, karena beliau pejabat negara memiliki protokoler khusus, pasti melibatkan keamanan seperti Pangdam, Kapolda ini urusannya pasti ruwet dan butuh ekstra serta biaya.
Kata Rahman, jika kunjungan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia berjalan lancar maka Buton Utara akan mendapat Apresiasi
“Kalau lancar, aman kunjungan beliau ke Butur pasti mendapat Apresiasi serta kesannya baik, tapi kalau trebel mungkin masala yang kita dapat, kami hanya saran sebagai mitra bukan untuk menghalangi karena segala sesuatu adala hak prorerogatif Bupati Butur,” imbuhnya.
Melalui Press Release nya, Rahman menitip pesan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Utara agar meminta kepada Kepala Staf Kepresidenan RI untuk di fasilitasi terkait persoalan lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara
“Kalau komunikasi dan koordinasi Pemda Butur dengan Pak Moeldoko bagus coba di fasilitasi di Komisis KASN siapa tau beliau bisa membantu dan menjembatani supaya pemda Butur bisa Lelang Jabatan sehingga mengurangi jabatan Pelaksana tugas yang sekian lama di emban oleh para ASN, kasian ASN yang berpeluang untuk ikut lelang mala terbengkalai, karena Plt. hari ini sudah mau 2 tahun, akhirnya terjadi kefakuman Birokrasi dan pengkaderan terhambat,” tutupnya.
Menyikapi hal tersebut sampai berita ini ditayangkan, Pihak Pemda Butur masih berusaha di konfirmasi oleh wartawan media anoapos.com.
