ANOAPOS.COM | KONUT – Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara (Konut) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bekerja dalam menanggulangi beberapa isu yang juga menjadi fokus program Pemerintah Pusat, diantaranya kemiskinan ekstrim, inflasi, masalah stunting, sampai pemberian bantuan kepada masyarakat
Setelah mendapat data dari Pemerintah Pusat, Bupati KonutDr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Kebijakan untuk Melaksanakan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Secara Tepat Sasaran yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara pada Senin (06/02/2023).
Acara Rakor tersebut dihadiri oleh Bupati Konawe Utara Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN. Eng, Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera, S.Sos., M.Si, Sekertaris Daerah Drs. H. M. Kasim Pagala, M.Si, Asisten / Staf Ahli, serta Para Kepala OPD terkait.
Sebagai pimpinan tertinggi di Bumi Oheo Konawe Utara, H. Ruksamin didampingi Wabup Konut H.Abuhaera bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) continue melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait masalah kemiskinan ekstrim. Alhasil, Pemda Konut berhasil mendapatkan data yang menjadi acuan Pemerintah Pusat terkait angka kemiskinan di daerah Kabupaten Konawe Utara.
Dalam kegiatan rakor , Bupati Konut menjelaskan bahwa rapat ini digelar untuk kembali mensinkronkan data serta menentukan langkah kebijakan strategis dalam menangani masalah kemiskinan, kesehatan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat.
”Ketersediaan data ini, sangat penting untuk kita dapat menentukan langkah penanganan untuk menurunkan angka kemiskinan di Daerah Konawe Utara. Dari data ini saya tidak mau lagi ada Masyarakat yang sudah mendapatkan salah satu bantuan Pemerintah, tetapi masih juga mendaatkan bantuan yang lainnya.” tegas H. Ruksamin .
Untuk diketahui, Pemerintah Daerah Konawe Utara telah menyiapkan beberapa langkah strategis dalam menangani masalah kemiskinan diantaranya sebagai berikut.
PROGRAM PENGELUARAN BEBAN MASYARAKAT
1). Dinas Sosial menangani Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, program rehabilitasi sosial.
2). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani Program Indonesia Pintar, program pemberian beasiswa.
3). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani program Bantuan Langsung Tunai Desa.
4). Dinas Kesehatan menangani program Bantuan Jaminan Kesehatan.
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT
1). Dinas Sosial menangani program bantuan kewirausahaan sosial.
2). Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan menangani program pelaihan tenagakerja mandiri.
3). Dinas Koperasi dan UMKM menangani program bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana, program bantuan modal usaha kepada wirausaha, program peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, program produktif untuk usaha mikro.
4). Dinas Kelautan dan Perikanan menangani program bantuan kepada nelayan dan pembudidaya, program pembenihan ikan.
5). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani program pendidikan dan pelatihan (pembinaan, kursus dan pelatihan).
6). Dinas Pertanian menangani program bantuan pupuk.
7). Dinas Ketahanan Pangan menangani program bantuan bibit.
8). Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani program penumbuhan dan pengembangan industri kecil / menengah, program pelatihan vokasi industri.
9). Dinas Lingkungan Hidup menangani program perhutanan sosial.
PROGRAM PENURUNAN KANTONG-KANTONG KEMISKINAN
1). Dinas PU menangani program sanitasi berbasis masyarakat, program sistem penyediaan air minum.
2). Dinas Perumahan dan Pemukiman menangani program bantuan stimulan perumahan swadaya.
3). Dinas Sosial menangani program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-Rutilahu).
Menindak lanjuti program ini, berdasarkan data yang telah dipegang , Bupati Konawe Utara H. Ruksamin memerintahkan kepada jajarannya untuk turun langsung kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim ini.
”Sebentar selesai rapat, saya akan bagikan data ini untuk tiap-tiap Dinas, yang belum punya rumah, Dinas Perumahan ini tugas anda bagaimana agar masyarakat bisa punya rumah. Untuk ketersediaan air bersih, ini akan terkait dengan angka stunting, jadi segera cek dilapangan, daerah mana saja yang belum ada air bersihnya,” ucap H. Ruksamin.
Menutup kegiatan rapat, Wakil Bupati Konawe Utara H. Abuhaera juga memberikan arahan dimana dalam pelaksanaan program penanganan angka kemiskinan ini diharapkan kerjasama seluruh pihak terkait untuk dapat mewujudkan masyarakat Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
